MANDATRAKYAT.COM, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan pengetatan anggaran pada tahun 2026 untuk mengantisipasi berkurangnya dana transfer daerah dari pemerintah pusat.
Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Infrastruktur Provinsi Jawa Barat, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (30/9/2025).
Dedi menegaskan, meski terjadi penghematan, belanja publik tetap menjadi prioritas utama.
“Yang berkurang bukan layanan publik, tapi anggaran yang tidak terlalu urgent, sifatnya hanya ‘snack’,” ujarnya dengan gaya khasnya.
Ia menyebut beberapa pos anggaran yang akan ditekan meliputi belanja barang dan jasa, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas, makan-minum, dan transportasi.
“Kita menurunkan penggunaan listrik, internet, dan air. Ini solusi agar kinerja tetap efisien, tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat,” paparnya.
Menurut Dedi, strategi efisiensi ini dilakukan secara terukur dan sistematis, agar tidak mengganggu ritme kinerja perangkat daerah.
“Kita hanya kehilangan snack, makan siang, dan perjalanan dinas. Listrik malam hari pun akan diatur penggunaannya,” katanya.
Untuk mendukung kebijakan ini, Pemprov Jabar akan menerapkan pengingat penggunaan perangkat elektronik di kantor pemerintah, sekaligus memantau efektivitas penggunaan energi.
“Semua diatur, tapi semangat kerja harus tetap tinggi,” tambahnya.
Dengan kebijakan efisiensi terukur ini, Pemprov Jabar optimistis dapat mempertahankan kinerja terbaik di tahun anggaran 2026.
“Ini bukan penghematan semata, tapi upaya menjaga keuangan daerah tetap sehat, agar Jabar tetap istimewa,” tegas Dedi.
