MANDATRAKYAT.COM, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan dan tidak dihentikan.Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini fokus pada peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengawasan program, menyusul sejumlah temuan terkait penyimpangan di lapangan.
“Kita fokus pada peningkatan kualitas MBG. Yang diberhentikan itu pelaksana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kinerjanya tidak sesuai standar,” kata Dedi di Kota Bandung, Selasa (30/9/2025).
KDM menjelaskan, Pemprov Jawa Barat akan melakukan langkah perbaikan melalui pembentukan satuan tugas (satgas) dan penyusunan aturan pelaksana baru.
“Minggu depan kita buat MoU, membentuk satgas, dan menyusun aturan-aturan yang mengikat semua pihak,” ujarnya.
Selain pembentukan satgas, pemerintah juga menyiapkan mekanisme pengaduan publik bagi penerima manfaat MBG.
“Akan ada layanan pengaduan, misalnya kalau makanan tidak sesuai nilai Rp10.000, penerima manfaat bisa melapor melalui grup WhatsApp atau media sosial,” jelas Dedi.
Setiap laporan pengaduan akan diverifikasi oleh auditor independen dan ditindak sesuai tingkat pelanggaran, baik administratif, pemberhentian pelaksana, hingga pidana jika terbukti korupsi.
“Ranah sanksinya ada tiga: administratif, pemberhentian, dan pidana, karena itu uang negara,” tegasnya.
Dedi juga menekankan pentingnya memperkuat infrastruktur dan tata kelola dapur MBG agar berbasis sekolah sehingga lebih mudah diawasi dan terjamin kualitasnya.
“Ke depan, dapur MBG diupayakan berada di sekolah agar lebih dekat dan transparan,” katanya.
Ia memastikan aturan baru tersebut akan berlaku setelah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dalam waktu dekat.
“MoU-nya minggu depan, dan pelaksana yang tidak memenuhi standar akan diganti,” pungkas KDM.
