MANDATRAKYAT.COM, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan kebijakan strategis yang mengharuskan setiap kecamatan di Jawa Barat memiliki satu lapangan olahraga berstandar nasional. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem pembinaan atlet sejak dini sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap olahraga.
Menurut KDM, lapangan berkualitas harus menjadi prioritas, sementara fasilitas tambahan seperti tribun dapat menyesuaikan kondisi lahan dan kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa orientasi pembangunan tidak boleh mengejar kemewahan agar tidak membebani biaya operasional dan pemeliharaan.
“Lapangan harus representatif dan memenuhi standar nasional. Tidak perlu terlalu mewah karena pemeliharaannya mahal. Yang penting lapangannya benar-benar bisa digunakan,” tegas KDM.
Program ini mendapat dukungan penuh dari PT Persib Bandung Bermartabat (PBB). Deputi CEO PBB, Adhitia Putra Herawan, mengatakan rencana pembangunan lapangan standar nasional sejalan dengan visi pembinaan pemain muda yang menjadi fokus Persib.
“Program ini sangat baik untuk pembinaan usia muda. Jika banyak lapangan standar hadir di kecamatan, potensi lahirnya pemain berkualitas dari Jawa Barat makin besar,” ujarnya.
Adhitia menjelaskan bahwa Persib akan menindaklanjuti dukungan tersebut melalui pembahasan teknis bersama Pemda Provinsi Jawa Barat. Implementasi di lapangan dinilai membutuhkan pemetaan menyeluruh terkait kondisi aktual lapangan dan kebutuhan komunitas olahraga setempat.
Lebih jauh, Adhitia menyoroti belum adanya kurikulum pembinaan pemain muda yang seragam di seluruh Jabar. Ia menyebut perbedaan gaya bermain dan pendekatan pelatihan antar kabupaten/kota dapat memengaruhi proses pembentukan pemain.
“Belum ada kurikulum pembinaan yang sama di seluruh Jawa Barat. Filosofinya masih berbeda-beda. Ini tantangan sekaligus peluang untuk dimatangkan,” tambahnya.
Kebijakan satu lapangan satu kecamatan ini diharapkan menjadi tonggak baru pembangunan olahraga di Jawa Barat. Selain meningkatkan kualitas sarana olahraga, kebijakan tersebut juga diyakini mampu memperkuat ekosistem pembinaan atlet, memperluas akses masyarakat, dan memicu tumbuhnya industri olahraga daerah.
