MANDATRAKYAT.COM, Bandung — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah di Jabar harus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Instruksi tersebut disampaikan sebagai respons atas tingginya kerentanan bencana di wilayah Jawa Barat yang membutuhkan sistem penanganan yang lebih terstruktur dan terintegrasi.
Dalam arahannya, KDM menyampaikan bahwa kesiapsiagaan bencana mencakup tiga aspek penting: kelengkapan sarana dan prasarana, kekuatan tim lapangan, dan kemampuan daerah dalam merespons cepat ketika terjadi insiden.
“Kesiapan kepala daerah bukan hanya formalitas. Sarana prasarana harus lengkap, dan tim harus selalu siap turun ke lapangan,” ujar KDM di Bandung, Senin (24/11/2025).
Sebagai langkah memperkuat respons daerah, Pemprov Jawa Barat memfungsikan lima Kantor Wilayah Gubernur sebagai pusat komando kebencanaan yang berada di Bandung, Cirebon, Bogor, Purwakarta, dan Garut. Pada kantor-kantor tersebut, BPBD akan menempatkan sumber daya dan perlengkapan sehingga tidak lagi terpusat di Bandung.
“BPBD provinsi tidak akan terpusat di Bandung. Semua wilayah akan memiliki kelengkapannya,” tegas KDM.
Ia menekankan bahwa penanganan bencana tidak dapat dilakukan secara parsial, karena sifat bencana selalu lintas sektor dan membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, provinsi, pusat, hingga lembaga keamanan.
KDM juga mengingatkan bahwa mitigasi merupakan fondasi penting dalam menekan risiko bencana. Ia mencontohkan upaya pembenahan aliran sungai di berbagai wilayah Jabar sebagai bagian dari strategi jangka panjang mengurangi risiko banjir dan kerusakan ekologis.
“Pembenahan aliran sungai adalah bentuk pencegahan. Itu harus konsisten dilakukan,” ujarnya.
Gubernur kembali menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak bisa ditunda. Dengan perubahan iklim dan intensitas cuaca ekstrem, daerah harus memperkuat koordinasi, memperbarui sarana, dan memastikan seluruh unsur siap menghadapi ancaman bencana sepanjang tahun.
