MANDATRAKYAT.COM, Jakarta – Pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2025 dimulai lebih awal guna menghindari kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan haji 2024. DPR berharap masalah yang merugikan jamaah tahun lalu tidak terulang kembali.
Untuk itu, berbagai persiapan telah dilakukan, termasuk melakukan kunjungan kerja ke dua kota suci, Mekkah dan Madinah. Wakil Ketua DPR RI dan pimpinan Komisi VIII memimpin rangkaian kerja ini. Salah satu agenda penting adalah pertemuan dengan 20 penyedia layanan haji (syarikah) di kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan harapannya, “Kami sangat berharap tidak ada lagi kendala soal katering, transportasi, dan persoalan yang dialami jamaah haji Indonesia,” katanya di Mekkah.
Selain itu, pertemuan juga dilakukan dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Dr. Abdul Azis Ahmad, serta perwakilan Konjen dan Kepala Kantor Urusan Haji (KUH) Dr. Nasrulla Jasam. Pembahasan meliputi langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil oleh Kementerian Agama dan pihak terkait untuk memastikan kenyamanan jamaah haji Indonesia.
Jamaah haji Indonesia dijadwalkan mulai diberangkatkan pada 2 Mei 2025 untuk melaksanakan ibadah haji 1446 H/2025. Sebelumnya, mereka diperkirakan sudah masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Indonesia mendapat kuota 221.000 jamaah haji sesuai pengumuman dari Pemerintah Arab Saudi.
