MANDATRAKYAT.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa penanganan banjir di wilayahnya akan difokuskan pada rehabilitasi sempadan sungai serta ketahanan pangan. Hal ini disampaikannya usai rapat koordinasi (rakor) dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid serta Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta.
Rakor tersebut turut dihadiri Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Bupati Bogor Rudy Susmanto, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.
Menurut Dedi, langkah utama yang akan diambil adalah penanganan jangka menengah guna memastikan banjir tidak terus berulang di masa depan.
“Kementerian PU, Pemprov Jabar, serta pemkab dan pemkot akan bersinergi dalam pembangunan tanggul sepanjang sempadan sungai. Ini langkah utama yang akan kita lakukan,” ujar Dedi, Senin (11/3/2025).
Selain itu, rakor juga membahas penetapan lokasi pembangunan tanggul serta pembiayaan yang akan dilakukan secara kolektif.
“Penetapan lokasi lahan pembangunan tanggul harus segera dipersiapkan. Pembiayaannya juga akan dilakukan bersama oleh pemerintah pusat, Pemprov Jabar, serta pemkab dan pemkot karena angkanya cukup besar,” jelasnya.
Dedi berharap sinergi yang telah disepakati dapat menghasilkan solusi jangka menengah yang tidak hanya mengatasi banjir, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan di wilayah Jawa Barat.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menambahkan bahwa solusi penanggulangan banjir di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor mencakup revitalisasi irigasi, pembangunan tanggul, serta bendungan.
“Sinkronisasi ini membutuhkan pengadaan tanah. Sebelum pembangunan dilakukan, kita harus menetapkan lokasi terlebih dahulu. Itu tugas kepala daerah,” ujar Nusron.
Para kepala daerah yang hadir dalam rakor pun berkomitmen untuk mempercepat proses ini. Targetnya, pada pertengahan April 2025, penetapan lokasi (penlok) harus selesai, sementara pengadaan lahan rampung akhir Mei. Dengan demikian, pada Juni 2025 pembangunan dapat dimulai.
“Hasil rakor hari ini, kepala daerah sepakat penlok selesai April, pengadaan tanah Mei, dan pembangunan dimulai Juni. Ini mencakup normalisasi sungai, pembangunan tanggul, serta rehabilitasi irigasi dan bendungan,” tambah Nusron.
Wali Kota Bekasi: Kali Bekasi Jadi Prioritas
Di kesempatan yang sama, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menyelesaikan persoalan Kali Bekasi secara komprehensif.
“Hari ini kita sepakati penyelesaian Kali Bekasi, termasuk kebutuhan lahan untuk pembangunan tanggul dan rehabilitasi situ di Rawalumbu serta sepanjang Kali Bekasi,” ujar Tri.
Tri juga menegaskan bahwa setiap level pemerintahan akan berbagi tugas dalam menangani banjir di Kota Bekasi.
“Kita sudah bahas mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, dan Kota Bekasi. Semua akan bekerja bersama untuk menangani banjir,” pungkasnya.
Dengan komitmen dan kolaborasi yang telah disepakati, diharapkan penanganan banjir di Jawa Barat, khususnya di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor, dapat berjalan efektif dan memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat.
