MANDATRAKYAT. COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Syaiful Huda, mendesak pemerintah segera menyiapkan peta jalan atau blue print terkait rencana pembangunan tiga juta rumah per tahun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Permintaan ini disampaikan Huda dalam rapat kerja bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan sejumlah menteri terkait di Gedung DPR RI, Selasa (3/12/2024).
Menurut Huda, tanpa blue print yang jelas, target ambisius tersebut sulit terealisasi, terutama dengan anggaran hanya Rp 5 triliun per tahun. “Target tiga juta rumah per tahun, khususnya pada 2025, tidak mungkin tercapai tanpa dokumen rencana yang jelas,” tegasnya.
Huda menekankan pentingnya blue print sebagai dokumen publik yang transparan dan dapat diperdebatkan, baik oleh masyarakat maupun Komisi V DPR. Ia berharap peta jalan ini mampu menghadirkan narasi positif di tengah masyarakat.
“Saya ingin dokumen ini segera ada, agar publik tahu apa yang direncanakan pemerintah, dan agar tidak ada lagi kesalahpahaman di masyarakat,” jelas Huda.
Ia juga mengingatkan janji Menteri PKP untuk menyerahkan blue print sebelum masa reses DPR pada 5 Desember 2024. “Masih ada waktu. Kalau pun belum sempat didiskusikan di Komisi V, setidaknya dokumen itu bisa kami terima,” tambahnya.
Huda menyoroti poin penting yang harus dimuat dalam blue print, seperti regulasi yang perlu direvisi, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pemerintah, serta konsolidasi tanah untuk mendukung program tersebut.
Ia juga menyinggung dampak kesalahpahaman terkait program ini, yang menyebabkan keluhan dari asosiasi perumahan. “Ada pelanggan yang batal membeli rumah bersubsidi karena mengira pemerintah akan membagikan rumah gratis. Ini perlu diluruskan,” ungkapnya.
Huda menegaskan bahwa blue print diperlukan untuk menjawab tantangan dan keluhan seperti ini, sekaligus memastikan proyek tiga juta rumah per tahun dapat berjalan sesuai rencana. Ia berharap peta jalan tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah dalam melibatkan publik dalam pengambilan kebijakan.
