MANDATRAKYAT.COM, Bekasi — Pemerintah Kabupaten Bekasi resmi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna bersama DPRD Kabupaten Bekasi, Selasa (18/11/2025). Nota penjelasan atas rancangan ini disampaikan Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, yang mewakili Bupati.
Dalam penyampaiannya, Asep menegaskan bahwa Rancangan APBD 2026 disusun berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembangunan tahun sebelumnya serta kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat. Penyusunan anggaran juga merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sehingga seluruh alokasi belanja diarahkan pada prioritas kebutuhan daerah.
Untuk tahun anggaran 2026, Pemkab Bekasi menargetkan pendapatan sebesar Rp7,28 triliun, yang meliputi PAD sebesar Rp4,34 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp2,93 triliun. Sementara itu, total belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp7,57 triliun, sehingga muncul defisit anggaran sebesar Rp298,17 miliar. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto yang telah disiapkan pemerintah daerah.
Asep menyampaikan bahwa arah kebijakan pembangunan di tahun 2026 difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, penguatan investasi, pertumbuhan ekonomi daerah, hingga percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Pemerintah daerah juga menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, serta pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik sebagai prioritas utama.
Ia menegaskan bahwa APBD 2026 harus menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Pemkab Bekasi berharap proses pembahasan dengan DPRD dapat berlangsung tepat waktu sehingga rancangan APBD dapat segera diajukan kepada Gubernur Jawa Barat untuk proses evaluasi lanjutan.
