MANDATRAKYAT.COM, Bekasi — Pemerintah Kabupaten Bekasi resmi menetapkan KUA-PPAS 2026 dalam rapat paripurna bersama DPRD Kabupaten Bekasi, Senin (10/11/2025). Penetapan ini menandai langkah awal penyusunan anggaran pemerintah daerah untuk menghadapi tantangan fiskal pada tahun mendatang.
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menegaskan bahwa arah pembangunan tahun 2026 diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta infrastruktur sebagai penguat layanan publik.
“Postur pembangunan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sesuai RPJMD,” ujar Ade.
Selain kebutuhan dasar, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah program perlindungan sosial seperti insentif guru ngaji kampung Rp300 ribu, bantuan anggaran kematian, dan kenaikan insentif RT/RW sebesar Rp100 ribu.
Namun, Pemkab Bekasi menghadapi tantangan besar: pemotongan dana transfer pusat lebih dari Rp600 miliar pada 2026. Kondisi ini mengharuskan pemerintah daerah mencari terobosan pendapatan baru.
Ade meminta Bapenda menyusun inovasi pendapatan, termasuk penyusunan perda retribusi baru, optimalisasi aset daerah, hingga pemanfaatan tanah kas daerah secara produktif.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran, terutama penataan ulang anggaran hibah agar lebih tepat sasaran pada pembangunan masyarakat.
“Hibah kita efisiensikan dan dikembalikan untuk pembangunan dasar masyarakat,” ujarnya.
Salah satu langkah strategis yang tengah dikaji adalah regulasi pengelolaan limbah logam industri sebagai potensi sumber PAD baru, mengingat Bekasi sebagai pusat industri nasional memiliki volume limbah bernilai ekonomi tinggi.
“Banyak limbah industri bernilai ekonomis tapi belum masuk PAD. Jika diatur lewat perda, ini bisa jadi sumber pendapatan baru,” jelas Ade.
Pemerintah memastikan seluruh kebijakan dan prioritas anggaran telah diselaraskan dengan visi-misi daerah dan hasil pembahasan bersama DPRD.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat langsung untuk masyarakat. Dengan kolaborasi pemerintah daerah dan legislatif, pembangunan 2026 akan lebih berkelanjutan,” tutup Ade Kuswara Kunang.
