MANDATRAKYAT.COM, Bandung – DPRD Provinsi Jawa Barat secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Kesepakatan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (20/11/2025).
Dalam pendapat akhirnya, KDM menegaskan bahwa arah pembangunan Jawa Barat pada tahun 2026 berfokus pada penyelesaian infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan vital masyarakat. Perbaikan jalan provinsi serta jalan kabupaten dan kota menjadi prioritas utama dengan target tingkat kemantapan jalan mencapai di atas 90 persen, bahkan menuju angka 95 persen. Untuk itu, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran mencapai Rp4,8 triliun.
Di sektor pendidikan, Pemprov Jabar mengalokasikan hampir Rp500 miliar untuk pembangunan unit sekolah baru guna memperluas akses pendidikan yang merata. Pada sektor kesehatan, KDM memastikan rencana pembangunan rumah sakit daerah baru di Kabupaten Indramayu sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan kesehatan sekaligus pemerataan fasilitas kesehatan.
Pemerintah provinsi juga menetapkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir pada berbagai aliran sungai, penyelesaian program listrik bagi masyarakat miskin senilai Rp78 miliar, dan pembangunan penerangan jalan umum sebesar Rp473 miliar sebagai bagian dari prioritas kesejahteraan masyarakat.
KDM menegaskan bahwa agenda-agenda tersebut merupakan kerangka prioritas pembangunan Tahun 2026. Ia menilai sejumlah perangkat daerah perlu “puasa program”—mengurangi kegiatan yang tidak relevan dan mengalihkan anggaran pada agenda yang lebih strategis. Menurutnya, birokrasi harus bergerak lebih fokus, efisien, dan berorientasi hasil.
Ia juga menyoroti percepatan pembangunan desa. Pemprov Jabar akan menerapkan pola swadaya dalam pembangunan jalan-jalan desa menggunakan sistem beton, di mana provinsi menyediakan bahan baku dan teknologi, sementara masyarakat desa diberikan upah untuk pengerjaan. Skema ini diharapkan mendorong penyerapan tenaga kerja dan memperkuat ekonomi lokal.
Dalam kesempatan itu, KDM mengingatkan adanya peningkatan belanja APBD dari rencana Rp28 triliun menjadi Rp30,1 triliun. Ia menyebut terdapat “angka mimpi” Rp2,1 triliun yang harus dikejar agar seluruh program berjalan optimal. Baginya, keberhasilan pembangunan bukan hanya mengandalkan rutinitas, melainkan keyakinan dan keberanian mewujudkan target yang dianggap sulit.
KDM juga menyinggung dua raperda tambahan yang dibahas bersamaan, yakni Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Raperda Penggunaan Sumber Daya Air Permukaan. Ia menilai kedua raperda tersebut krusial untuk memperkuat kualitas dan kuantitas pendapatan daerah, sehingga pembahasannya diminta dipercepat.
Menutup pandangan akhirnya, KDM mengajak seluruh anggota DPRD Jawa Barat memperkuat kerja sama dan komitmen bersama demi mewujudkan target pembangunan provinsi. Ia menegaskan seluruh mimpi pembangunan dapat diraih melalui kolaborasi eksekutif dan legislatif yang solid.
